Sabtu, 18 Februari 2012

Pelayanan Kefarmasian Puskesmas



A. 
Pelayanan Kefarmasian
Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah berubah paradigmanya dari orientasi obat kepada pasien yang mengacu pada asuhan kefarmasian (Pharmaceutical Care). Sebagai konsekuensi perubahan orientasi tersebut, apoteker/asisten apoteker sebagai tenaga farmasi dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien.
Pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sumber daya (SDM, sarana prasarana, sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan serta administrasi) dan pelayanan farmasi klinik (penerimaan resep, peracikan obat, penyerahan obat, informasi obat dan pencatatan/penyimpanan resep) dengan memanfaatkan tenaga, dana, prasarana, sarana dan metode tatalaksana yang sesuai dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan (Depkes RI, 2006).
  1. Pengelolaan Sumber Daya
a.      Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas adalah apoteker (Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan). Kompetensi apoteker di Puskesmas sebagai berikut:
1)      Mampu menyediakan dan memberikan pelayanan kefarmasian yang bermutu
2)      Mampu mengambil keputusan secara profesional
3)      Mampu berkomunikasi yang baik dengan pasien maupun profesi kesehatan            lainnya dengan menggunakan bahasa verbal, nonverbal maupun bahasa lokal
4)      Selalu belajar sepanjang karier baik pada jalur formal maupun informal, sehingga ilmu dan keterampilan yang dimiliki selalu baru (up to date).
Sedangkan asisten apoteker hendaknya dapat membantu pekerjaan apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian tersebut.
b.      Prasarana dan Sarana
Prasarana adalah tempat, fasilitas dan peralatan yang secara tidak langsung mendukung pelayanan kefarmasian, sedangkan sarana adalah suatu tempat, fasilitas dan peralatan yang secara langsung terkait dengan pelayanan kefarmasian. Dalam upaya mendukung pelayanan kefarmasian di Puskesmas diperlukan prasarana dan sarana yang memadai disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Puskesmas dengan memperhatikan luas cakupan, ketersediaan ruang rawat inap, jumlah karyawan, angka kunjungan dan kepuasan pasien (Depkes RI, 2006).
c.       Sedian Farmasi dan Perbekalan Kesehatan
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Perbekalan kesehatan adalah semua bahan selain obat dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan kesehatan.
d.      Administrasi
Administrasi adalah rangkaian aktivitas pencatatan, pelaporan, pengarsipan dalam rangka penatalaksanaan pelayanan kefarmasian yang tertib baik untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan maupun pengelolaan resep supaya lebih mudah dimonitor dan dievaluasi.
Administrasi untuk sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan meliputi semua tahap pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, yaitu :
1)      Perencanaan
2)      Permintaan obat ke instalasi farmasi kabupaten/ kota
3)      Penerimaan
4)      Penyimpanan mengunakan kartu stok atau komputer
5)      Pendistribusian dan pelaporan menggunakan form LP-LPO.
Administrasi untuk resep meliputi pencatatan jumlah resep berdasarkan pasien (umum, miskin, asuransi), penyimpanan bendel resep harian secara teratur selama 3 tahun dan pemusnahan resep yang dilengkapi dengan berita acara.
Pengadministrasian termasuk juga untuk:
1)      Kesalahan pengobatan (medication error)
2)      Monitoring Efek Samping Obat (MESO)
3)      Medication Record  (Depkes RI,2006).
2.      Pelayanan Farmasi Klinik
a.      Pelayanan Resep
Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku.Pelayanan resep adalah proses kegiatan yang meliputi aspek teknis dan non teknis yang harus dikerjakan mulai dari penerimaan resep, peracikan obat sampai dengan penyerahan obat kepada pasien. Pelayanan resep dilakukan sebagai berikut :
1)            Penerimaan resep
Setelah menerima resep dari pasien, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a)      Pemeriksaan kelengkapan administratif resep, yaitu : nama dokter, nomor surat izin praktek (SIP),  paraf dokter, tanggal, penulisan resep, nama obat, jumlah obat, cara penggunaan, nama pasien, umur pasien, dan jenis kelamin pasien
b)      Pemeriksaan kesesuaian farmasetik, yaitu bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas, cara dan lama penggunaan obat.
c)      Pertimbangkan klinik, seperti alergi, efek samping, interaksi dan kesesuaian dosis.
d)     Konsultasikan dengan dokter apabila ditemukan keraguan pada resep atau obatnya tidak tersedia
2)      Peracikan obat
Setelah memeriksa resep, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a)      Pengambilan obat yang dibutuhkan pada rak penyimpanan menggunakan alat, dengan memperhatikan nama obat, tanggal kadaluwarsa dan keadaan fisik obat.
b)      Peracikan obat
c)      Pemberian etiket warna putih untuk obat dalam/oral dan etiket warna biru untuk obat luar, serta menempelkan label “kocok dahulu” pada sediaan obat dalam bentuk larutan
d)     Memasukkan obat ke dalam wadah yang sesuai dan terpisah untuk obat yang berbeda untuk menjaga mutu obat dan penggunaan yang salah.
3)      Penyerahan obat
Setelah peracikan obat, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
a)      Sebelum obat diserahkan kepada pasien harus dilakukan pemeriksaan kembali mengenai penulisan nama pasien pada etiket, cara penggunaan serta jenis dan jumlah obat.
b)      Penyerahan obat kepada pasien hendaklah dilakukan dengan cara yang baik dan sopan, mengingat pasien dalam kondisi tidak sehat mungkin emosinya kurang stabil.
c)      Memastikan bahwa yang menerima obat adalah pasien atau keluarganya
d)     Memberikan informasi cara penggunaan obat dan hal-hal lain yang terkait dengan obat tersebut, antara lain manfaat obat, makanan dan minuman yang harus dihindari, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat, dll (Depkes RI,2006).
4)      Pelayanan informasi obat
Pelayanan Informasi obat harus benar, jelas, mudah dimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana dan terkini sangat diperlukan dalam upaya penggunaan obat  yang rasional oleh pasien. Sumber informasi obat adalah Buku Farmakope Indonesia, Informasi Spesialite Obat Indonesia (ISO), Informasi Obat Nasional Indonesia (IONI), Farmakologi dan Terapi, serta buku-buku lainnya. Informasi obat juga dapat diperoleh dari setiap kemasan atau brosur obat  yang berisi :
a)      Nama dagang obat  jadi
b)      Komposisi
c)      Bobot, isi atau jumlah tiap wadah
d)     Dosis pemakaian
e)      Cara pemakaian
f)       Khasiat atau kegunaan
g)      Kontra indikasi (bila ada)
h)      Tanggal kadaluarsa
i)        Nomor ijin edar/nomor registrasi
j)        Nomor kode produksi
k)      Nama dan alamat industri
Informasi obat  yang diperlukan pasien adalah :
a)      Waktu penggunaan obat, misalnya berapa kali obat digunakan dalam sehari, apakah di waktu pagi, siang, sore, atau malam. Dalam hal ini termasuk apakah obat diminum sebelum atau sesudah makan.
b)      Lama penggunaan obat, apakah selama keluhan masih ada atau harus dihabiskan meskipun sudah terasa sembuh. Obat antibiotika harus dihabiskan untuk mencegah timbulnya resistensi.
c)      Cara penggunaan obat yang benar akan menentukan keberhasilan pengobatan. Oleh karena itu pasien harus mendapat penjelasan mengenai cara penggunaan obat yang benar terutama untuk sediaan farmasi tertentu seperti obat oral obat tetes mata, salep mata, obat  tetes hidung, obat semprot hidung, tetes telinga,  suppositoria dan krim/salep rektal dan tablet vagina.
b.      Cara penyimpanan obat
Penyimpanan Obat secara Umum adalah :
1)      Ikuti petunjuk penyimpanan pada label/ kemasan
2)      Simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat.
3)      Simpan obat  pada suhu kamar dan hindari sinar matahari langsung.
4)      Jangan menyimpan obat di tempat panas atau lembab.
5)      Jangan menyimpan obat bentuk cair dalam lemari pendingin agar tidak beku, kecuali jika tertulis pada etiket obat.
6)      Jangan menyimpan obat yang telah kadaluarsa atau rusak.
7)      Jangan meninggalkan obat di dalam mobil untuk jangka waktu lama.
8)      Jauhkan obat  dari jangkauan anak-anak (Depkes RI, 2006).
3.      Monitoring dan Evalusi
Sebagai tindak lanjut terhadap pelayanan kefarmasian di Puskesmas perlu dilakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala. Monitoring merupakan kegiatan pemantauan terhadap pelayanan kefarmasian dan evaluasi merupakan proses penilaian kinerja pelayanan kefarmasian itu sendiri.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan memantau seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian mulai dari pelayanan resep sampai kepada pelayanan informasi obat kepada pasien sehingga diperoleh gambaran mutu pelayanan kefarmasian sebagai dasar perbaikan pelayanan kefarmasian di Puskesmas selanjutnya. Hal-hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi dalam pelayanan kefarmasian di Puskesmas, antara lain :
  1. Sumber daya manusia (SDM)
  2. Pengelolaan  sediaan farmasi (perencanaan, dasar perencanaan, pengadaan, penerimaan dan distribusi)
  3. Pelayanan farmasi klinik (pemeriksaan kelengkapan resep, skrining resep, penyiapan sediaan, pengecekan hasil peracikan dan penyerahan obat yang disertai informasinya serta pemantauan pemakaian obat bagi penderita penyakit tertentu seperti TB, Malaria dan Diare)
  4. Mutu pelayanan (tingkat kepuasan konsumen)
Untuk mengukur kinerja pelayanan kefarmasian tersebut harus ada indikator yang digunakan. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan pelayanan kefarmasian di Puskesmas antara lain :
  1. Tingkat kepuasan konsumen : dilakukan dengan survei berupa angket melalui kotak saran atau wawancara langsung
  2. Dimensi waktu : lama pelayanan diukur dengan waktu (yang telah ditetapkan)
  3. Prosedur tetap (Protap) Pelayanan Kefarmasian : untuk menjamin mutu pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan
  4. Daftar tilik pelayanan kefarmasian di Puskesmas (Depkes RI, 2006)

B.  Konsep Puskesmas
Puskesmas yang dewasa ini sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, konsepnya  pertama kali dimunculkan dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakernas) Tahun 1968 di Jakarta. Sebelum itu pelayanan kesehatan dasar sebenarnya sudah dikenal dalam beberapa bentuk misalnya BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak), BP (Balai Pengobatan), P4M (Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular), PKM (Penyuluhan Kesehatan Masyarakat) dan lain-lainnya, tetapi kegiatannya kurang terkoordinasi dan kurang terarah serta menyulitkan masyarakat karena tiap unit mengadakan kegiatannya sendiri-sendiri tanpa memperdulikan unit lainnya. Dan Puskesmas pada waktu itu dibedakan dalam 4 macam, yaitu:
  1. Puskesmas tingkat desa
  2. Puskesmas tingkat kecamatan
  3. Puskesmas tingkat kewedanan
  4. Puskesmas tingkat kabupaten.
Semenjak dicetuskan konsep tersebut, pelaksanaannya dilapangan sudah beberapa kali mengalami modifikasi perubahan. Karena masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan yang tersedia, terutama tenaga dokter dan para medis, maka pada mulanya Puskesmas dibagi menjadi beberapa kategori, sebagai berikut:
  1. Puskesmas tipe A, yang dipimpin oleh dokter penuh.
  2. Puskesmas tipe B, yang dipimpin oleh dokter tidak penuh.
  3. Puskesmas tipe C, yang dipimpin oleh tenaga para medis (perawatan atau bidan senior).
Dalam Rakernas 1970 pembagian Puskesmas berdasarkan kategori tenaga tersebut dianggap kurang sesuai, dan sejak itu ditetapkan hanya satu macam kategori dengan wilayah kerja tingkat kecamatan atau suatu daerah dengan jumlah penduduk antara 30.000 hingga 50.000 jiwa. Dewasa ini khusus untuk kota besar berpenduduk padat, wilayah kerja Puskesmas dapat meliputi satu atau beberapa kelurahan saja, sedangkan Puskesmas di Ibukota kecamatan dengan jumlah penduduk 150 ribu jiwa atau lebih merupakan Puskesmas Pembina yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi Puskesmas kelurahan tadi dan juga mempunyai fungsi koordinasi. Untuk perluasan jangkauan pelayanannya, maka diadakan unit-unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
C.    Pengertian Puskesmas
  1. Menurut Dr. Azrul Azwal, MPH (1980)
Puskesmas adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam suatu wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha kesehatan pokok.
  1. Menurut Departemen Kesehatan RI (1987)
    1. Puskesmas adalah sebagai pusat pembangunan kesehatan yang berfungsi mengembangkan dan membina kesehatan masyarakat serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan terdepan dan terdekat dengan masyarakat dalam bentuk kegiatan pokok menyeluruh dan terpadu di wilayah kerjanya.
    2. Puskesmas adalah suatu unit organisasi fungsional yang secara profesional melakukan upaya pelayanan kesehatan pokok yang menggunakan peran serta masyarakat secara aktif untuk dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
    3. Pengertian Puskesmas Pembantu
Puskesmas pembantu merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah lebih kecil.
1. Pengertian Puskesmas Keliling
Puskesmas keliling merupakan unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat atau perahu motor, peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari Puskesmas. Puskesmas keliling berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
 2. Posyandu ( Kepala Direktorat Bina Peranan Serta Masyarakat, 1987)
Posyandu adalah perwujudan dari peran serta masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Upaya masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan sudah dikenal sejak lama, tetapi biasanya dalam bentuk upaya yang bersifat perorangan atau keluarga. Yang paling sering ditemukan misalnya adalah kebiasaan untuk melakukan pengobatan sendiri dengan cara membeli obat sendiri obat yang diduga bisa memberikan kesembuhan terhadap penyakit yang sedang diderita oleh dirinya atau anggota keluarga. Kegiatan posyandu meliputi 5 macam yaitu; KIA, Gizi, KB, imunisasi, pemberantasan diare. Semua ini dilakukan bentuk pelayanan langsung dan penyuluhan.
D. Kegiatan Pokok Puskesmas
Sesuai dengan kemampuan dan tenaga maupun fasilitas yang berbeda-beda, maka kegiatan pokok yang dapat dilaksanankan oleh sebuah Puskesmas akan berbeda pula. Kegiatan Puskesmas di bedakan dalam 18 kegiatan pokok:
  1. KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)
  2. KB (Keluarga Berencana)
  3. Usaha peningkatan gizi
  4. Kesehatan lingkungan
  5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
  6. Pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan
  7. Penyuluhan kesehatan masyarakat
  8. Kesehatan sekolah
  9. Kesehatan olahraga
  10. Perawatan kesehatan masyarakat
  11.  Kesehatan kerja
  12. Kesehatan gigi dan mulut
  13. Kesehatan jiwa
    1. Kesehatan mata
    2. Laboratorium sederhana
    3. Pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan
    4. Kesehatan usia lanjut
    5. Pembinaan pengobatan tradisional
E.   Wilayah Kerja Puskesmas
Wilayah kerja Puskesmas bisa satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografis dan keadaan instruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja Puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dibina oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Puskesmas merupakan perangkat Pemerintah Daerah Tingkat II, sehingga sebagian wilayah kerja Puskesmas ditetapkan oleh Walikota. Khusus untuk kota besar dengan jumlah penduduk satu juta atau lebih wilayah kerja puskesmas bisa satu Kelurahan. Sedangkan Puskesmas di Ibukota Kecamatan dengan jumlah penduduk 15.000 jiwa atau lebih merupakan “Puskesmas Pembantu” yang berfungsi sebagai pusat rujukan bagi Puskesmas Kelurahan.
F.     Fungsi Puskesmas
1.      Sebagai pusat penggerakan pembangunan berwawasan kesehatan
Puskesmas diharapkan dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator dan turut serta membantu terselenggaranya proses pembangunan di wilayah kerjanya agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerja. Hasil yang diharapkan dalam menjalankan fungsi ini antara lain adalah terselenggaranya pembangunan diluar bidang kesehatan yang mendukung terciptanya lingkungan dan prilaku sehat.
Sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan lingkungan Puskesmas harus secara proaktif menjalin kemitraan dengan  bidang pertemuan koordinasi yang membahas situasi dan upaya peningkatan kesehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat masyarakat.
2.      Sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pembangunan kesehatan
Puskesmas ikut memberdayakan masyarakat, sehingga masyarakat tahu, mau, serta mampu menjaga dan mengatasi masalah kesehatan masyarakat dalam pembangunan kesehatan adalah tumbuh kembangnya upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, kemitraan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai potensi masyarakat lainnya.
Sebagai pusat pemberdayaaan masyarkat, Puskesmas diharapkan bisa secara proaktif menjangkau keluarga, sehingga bisa menjaga keluarga sehat tetap sehat dan keluarga yang sakit bisa sembuh.
3.      Sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama
Sebagai pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya, Puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil, dan merata. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan adalah pelayanan kesehatan dasar  yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat dan sangat strategis dalam upaya meningkatkan status kesehatan  masyarakat umum.
Upaya pelayanan yang diselenggarakan meliputi:
  1. Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif dengan pendekatan kelompok masyarakat serta sebagai besar diselenggarakan bersama masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah kerja Puskesmas.
  2. Pelayanan medik dasar yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan rujukan. Pada kondisi tertentu dan bila memungkinkan dapat di pertimbangkan Puskesmas memberikan pelayanan rawat inap sebagai rujukan sebelum ke rumah sakit. Program Puskesmas merupakan wujud dari pelaksanaan ketiga fungsi di atas. Program kesehatan dasar Puskesmas adalah program yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia serta mempunyai daya bangkit tinggi dalam mengatasi permasalahan kesehatan nasional dan internasional yang berkaitan dengan kesakitan, kecacatan dan kematian (Effendy, 1997).
G.    Azaz Puskesmas
Ada 4 azaz yang harus diikuti Puskesmas yaitu :
1.      Azas pertangung-jawaban wilayah
Puskesmas harus bertanggung jawab atas pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Artinya bila terjadi masalah kesehatan di wilayah kerjanya, Puskesmaslah yang harus bertanggung jawab untuk mengatasinya.
2.      Azas peran serta masyarakat
Dalam melaksanakan kegiatannya, Puskesmas harus memandang masyarakat sebagai subyek pembangunan kesehatan, sehingga Puskesmas bukan hanya bekerja untuk mereka tetapi juga bekerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, Puskesmas harus berkerjasama dengan masyarakat mulai dari tahap identifikasi masalah, menggali sumber daya setempat, merumuskan dan merencanakan kegiatan penanggulangannya, melaksanakan program kesehatan tersebut dan mengevaluasinya. Untuk itu perlu difasilitasi pembentukan wadah masyarakat yang peduli kesehatan seperti Badan Peduli Kesehatan Masyarakat (BPKM) atau Badan Penyatuan Puskesmas (BPP). BPKM/BPP bisa merupakan mitra kerja yang kontruktif bagi Puskesmas dalam melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
3.      Azaz Keterpaduan
Puskesmas dalam melaksanakan kegiatan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, bermitra dengan lintas sektor agar terjadi perpaduan kegiatan di lapangan, sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu cara memadukan berbagai kegiatan adalah dengan memfokuskan berbagai kegiatan untuk menyehatkan masyarakat. Dari masalah kesehatan setempat akan diketahui intervensi apa saja yang perlu dan program apa yang lebih dilaksanakan.
4.      Azaz rujukan
Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bila tidak mampu mengatasi maslah karena berbagai keterbatasan bisa melakukan rujukan baik secara vertikal ke tingkat yang lebih tinggi (misal rumah sakit) terhadap kasus yang sudah ditangani dan perlu pemeriksaan berkala yang sederhana dan dapat dilakukan Puskesmas (Depkes RI, 2004)
H.    Pengolahan Obat di Puskesmas
1.     Perencanaan
Perencanaan adalah suatu proses kegiatan seleksi obat dan perbekalan kesehatan untuk menentukan jumlah obat dan perbekalan kebutuhan Puskesmas. Adapun tujuannya untuk meningkatkan penggunaan obat secara rasional dan meningkatkan efesiensi penggunaan obat.
Perencanaan kebutuhan obat untuk Puskesmas setiap periode dilaksanakan oleh Pengolahan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Data mutasi obat yang dihasilkan oleh Puskesmas merupakan salah satu faktor utama dalam pertimbangan perencanan obat tahunan. Oleh karena itu data ini sangat penting untuk perencanaan kebutuhan obat di Puskesmas. Ketepatan dan kebenaran data di Puskesmas ini akan berpengaruh terhadap ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara keseluruhan di Kabupaten/Kota. Dalam proses perencanaan kebutuhan obat per tahun di Puskesmas diminta menyediakan pemakaian obat dengan menggunakan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO). Selanjutnya Unit Pengolahan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (UPOPPK) yang akan melakukan kompilasi dan analisa terhadap kebutuhan obat Puskesmas di wilayah kerjanya ( Depkes RI, 2001).
2.   Permintaan Obat
Sumber penyediaan obat di Puskesmas berasal dari Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota. Obat yang diperkenankan untuk disediakan di Puskesmas adalah obat esensial yang jenis dan itemnya ditentukan setiap tahunnya oleh Menteri Kesehatan dengan merujuk kepada  Daftar obat Esensial Nasional (DOEN). Selain itu sesuai dengan kesepakatan global maupun Keputusan Menteri Kesehatan No. 085 tahun 1989 tentang Kewajiban Menulis Resep dan atau menggunakan obat generik di pelayanan kesehatan milik pemerintah, maka hanya obat generik saja  yang diperkenankan tersedia di Puskesmas.
Beberapa dasar pertimbangan dari KepMenKes tersebut sebagai berikut:
  1. Obat generik sudah menjadi kesepakatan global untuk digunakan diseluruh dunia bagi pelayanan kesehatan publik.
  2. Obat generik mempunyai mutu, efikasi yang memenuhi standar pengobatan
  3. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan publik bagi masyarakat
  4. Menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan publik (Anonim,2004)
1)      Kegiatan Permintaan Obat
a)      Permintaan rutin
Dilakukan dengan jadwal yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk masing-masing Puskesmas.
b)   Permintaan Khusus
Dilakukan diluar jadwal distribusi rutin apabila :
(1)   Kebutuhan meningkat
(2)   Menghindari kekosongan
(3)   Penanganan kejadian Luar Biasa (KLB), obat rusak dan kadaluarsa.
c)      Permintaan obat dilakukan dengan menggunakan formulir laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO).
d)     Permintaan obat ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupeten/Kota untuk selanjutnya diproses oleh Unit Pengolahan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (UPOPPK) Kabupaten/Kota.
2)         Menentukan Jumlah Permintaan Obat
a)      Data yang diperlukan yaitu
(1)         Data pemakaian obat periode sebelumnya
(2)         Jumlah kunjungan resep
(3)         Data penyakit
(4)         Frekuensi distribusi obet oleh UPOPPK
b)      Sumber data
(1)         Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO)
(2)         Laporan bulanan (Depkes RI, 2001).
3.   Penerimaan Obat
Penerimaan adalah suatu kegiatan dalam menerima obat-obatan yang diserahkan dari unit pengelola yang lebih tinggi kepada unit pengelola di bawahnya. Tujuannya yaitu agar obat yang diterima sesuai dengan kebutuhan berdasarkan permintaan yang diajukan oleh Puskesmas.
Setiap penyerahan obat oleh UPOPPK kepada Puskesmas dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dinas kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang dibuat wewenang untuk itu. Semua petugas yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan obat bertanggung jawab atas ketertiban penyimpanan, pemindahan, pemeliharaan, dan penggunaan obat berikut kelengkapan catatan yang menyertainya.
Pelaksanaan fungsi pengendalian distribusi obat kepada Puskesmas pembantu dan sub unit kesehatan lainnya merupakan tanggung jawab Kepala Puskesmas Induk. Petugas penerimaan obat wajib melakukan pemeriksaan terhadap obat-obatan yang diserahkan, mencakup jumlah kemasan, jenis dan jumlah obat, sesuai dengan isi dokumen (LPLPO) dan tanda tangani oleh petugas penerima atau diketahui Kepala Puskesmas. Bila tidak memenuhi syarat petugas penerima dapat mengajukan keberatan (Depkes RI, 2001).
4.   Penyimpanan obat
Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat-obatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak obat.
Tujuan penyimpanan obat-obatan adalah untuk:
  1. Memelihara mutu obat
  2. Menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab
  3. Menjaga kelangsungan persediaan
  4. Memudahkan pencarian dan pengawasan.
1)      Persyaratan Gudang
a)      Luas ruangan minimal 3 x 4 m2
b)      Ruangan kering dan tidak lembab
c)      Memiliki ventilasi agar sirkulasi udara lancer dan tidak panas
d)     Memiliki pencahayaan yang cukup, namun jendela harus mempunyai pelindung untuk menghindari adanya cahaya langsung ke obat dan bertralis.
e)      Lantai terbuat dari tegel/semen untuk mencegah bertumpuknya debu dan kotoran lain, bila perlu beralas papan (palet).
f)       Dinding ruang mudah dibersihkan.
g)      Gudang digunakan khusus untuk menyimpan obat dan alkes.
h)      Mempunyai pintu yang dilengkapi dengan kunci ganda.
i)        Tersedia lemari/laci khusus untuk narkotika dan psikotropika yang selalu terkunci.
j)        Sebaiknya ada pengukur suhu ruangan.
k)      Alat pengukur kelembaban (Hydrometer).
2)      Tata Cara Menyimpan dan Menyusun Obat
a)      Pengaturan penyimpanan obat
Pengaturan obat dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk sediaan dan disusun secara alfabetis berdasarkan nama generiknya. Contoh kelompok sediaan tablet, kelompok sediaan sirup dan lain-lain.
b)      Penerimaan system FIFO dan FEFO
Penyimpanan dilakukan dengan sistem First In Firs Out (FIFO) untuk masing-masing obat, artinya obat yang datang pertama kali harus dikeluarkan lebih dahulu dari obat yang datang kemudian. Jika dengan sistem First Expired First Out (FEFO) untuk masing-masing obat, maka obat-obat yang lebih awal kadaluarsa harus dikeluarkan dahulu dari obat-obat yang lebih lama jangka kadaluarsanya.
c)      Obat yang sudah diterima, disusun sesuai dengan pengelompokkan untuk memudahkan pencarian, pengawasan dan pengendalian stok obat.
d)     Pemindahan harus hati-hati agar obat tidak pecah dan rusak.
e)      Golongan antibiotik harus disimpan dalam wadah tertutup rapat, terhindar dari cahaya matahari dan disimpan ditempat kering.
f)       Vaksin dan serum harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat, terlindung dari cahaya dan disimpan dalam lemari es. Kartu temperatur yang terdapat dalam lemari es harus selalu di isi.
g)      Obat injeksi disimpan dalam tempat terhindar dari cahaya matahari.
h)      Bentuk dragee (tablet salut) disimpan dalam wadah tertutup rapat dan pengambilannya menggunakan sendok.
i)        Untuk obat yang mempunyai waktu kadaluarsa, harus menuliskan waktu kadaluarsanya pada dus atau box dengan menggunakan spidol.
j)        Penyimpanan tempat untuk obat dengan kondisi khusus, seperti lemari tertutup rapat, lemari pendingin, kotak kedap udara dan lain sebagainya.
k)      Cairan diletakan di rak bagian bawah.
l)        Kondisi penyimpanan beberapa obat
(1)   Beri tanda/kode pada wadah obat
(2)   Beri tanda khusus untuk obat yang akan habis masa pakainya pada tahun tersebut
(3)   Informusi tambahan untuk menyusun/mengatur
  • obat :
(a)    Susun obat yang berjumlah besar di atas papan atau diganjal dengan kayu rapi dan teratur.
(b)   Digunakan lemari khusus untuk menyimpan narkotika dan obat-obatan yang berjumlah sedikit tetapi harganya mahal.
(c)    Susunan obat dalam rak dapat dipengaruhi oleh temperatur, udara, cahaya dan kontaminasi bakteri pada tempat yang sesuai.
(d)   Obat disusun dirak dan diberikan nomor kode.
(e)    Pisahkan obat dalam dengan obat luar
(f)    Cantumkan nama masing-masing obat pada rak dengan rapi, letakan bagian etiket yang diberi nama obat yang jelas tebaca.
(g)   Barang yang mempunyai volume besar seperti kapas, disimpan dalam dus
(h)   Letakan kartu stok di dekat obatnya (Depkes RI, 1997).
3)      Kondisi Penyimpanan Obat
Untuk menjaga mutu obat perlu diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
a)      Kelembaban
Udara lembab dapat mempengaruhi obat-obatan yang tidak bertutup sehingga mempercepat kerusakan. Untuk menghindari udara lembab tersebut maka perlu dilakuakn upaya-upaya berikut :
(1)   Ventilasi harus baik, jendela dibuka
(2)   Simpan obat di tempat kering
(3)   Wadah harus selalu tertutup rapat
(4)   Bila memengkinkan pasang kipas angina atau AC. Karena makin panas udara di dalam ruangan maka udara semakin lembab.
(5)   Biarkan pengeringan tetap dalam wadah tablet atau kapsul
(6)   Kalau ada atap yang bocor harus segera diperbaiki.
b)     Sinar Matahari
Kebanyakan cairan, larutan dan injeksi cepat rusak karena pengaruh sinar matahari. Cara mencegah kerusakan karena sinar matahari :
(1)   Gunakan wadah botol atau vial yang berwarna gelap (coklat)
(2)   Jangan letakan botol atau vial di udara terbuka.
(3)   Obat yang penting dapat disimpan di dalam lemari.
(4)   Jendela-jendela diberi gorden.
(5)   Kaca jendela dicat putih
c)      Temperature/Panas
Obat seperti salep, krim dan suppositoria sangat sensitive terhadap pengaruh panas, dapat meleleh. Ruangan obat harus sejuk, beberapa jenis obat harus disimpan di dalam lemaripendingin pada suhu 4-8oC, seperti vaksin, dan produk darah, antioksidan, insulin, injeksi antibiotika yang sudah dipakai (sisa), injeksi oksitosin.
Untuk DPT, DT, TT, vaksin jangan dibekukan karena akan menjadi rusak. Cara mencegah kerusakan karena panas yaitu pasang ventilasi udara, atap gedung jangan dibuat dari bahan metal, buak jendela sehingga terjadi sirkulasi. Penyimpanan kecuali dinyatakan lain, vaksin cair disimpan pada suhu 2 hingga 10oC, hindarkan terjadinya pembekuan, Vaksin kering disimpan pada suhu tidak lebih dari 20oC, terlindung dari cahaya.
d)     Kerusakan Fisik
Untuk menghindari kerusakan fisik :
(1)   Dus obat jangan ditumpuk terlalu tinggi
(2)   Penumpukan dus obat sesuai dengan petunjuk pada karton
(3)   Hindari kontak dengan benda-benda yang tajam
e)      Kontaminasi Bakteri
Wadah obat harus selalu tertutup rapat. Apabila wadah terbuka, maka obat mudah tercemar bakteri atau jamur.
f)       Pengotoran
Ruangan yang kotor dapat mengundang tikus dan serangga lain yang kemudian merusak obat. Etiket dapat menjadi kotor dan sulit terbaca. Oleh karena itu, bersihkan ruangan paling sedikit satu minggu sekali. Lantai disapu dan dipel, dinding rak dibersihkan.
4)      Pemberian Tanda/Kode Pada Obat
a)      Beri tanda semua wadah obat dengan jelas. Apabila ditemukan obat dengan wadah tanpa etiket, jangan digunakan.
b)      Apabila obat disimpan di dalam dus besar maka pada dus harus tercantum :
a)     Jumlah isi dus, misalnya : 20 kaleng @ 1000 tablet
b)      Kode lokasi
c)       Tanggal diterima
d)     Tanggal kadaluarsa (bila ada)
e)      Nama produk obat
5.  Pengamatan Mutu
Setiap petugas yang melakukan penyimpanan obat, perlu melakukan pengamatan mutu obat secara berkala, paling tidak setiap awal bulan.
Tanda-tanda perubahan mutu obat
1)       Tablet
a)      Terjadi perubahan warna, bau dan rasa serta lembab
b)      Kerusakan fisik seperti pecah, retak, gripis, dan rapuh
c)      Kaleng atau botol rusak sehingga dapat mempengaruhi mutu obat
d)     Untuk tablet salut, disamping informasi di atas juga basah dengan lengket
satu dengan lainnya, bentuknya sudah berbeda
e)      Wadah yang rusak.
2)      Tablet salut
a)      Pecah-pecah, terjadi perubahan warna
b)      Basah dan lengket satu dengan yang lainnya
c)      Kaleng atau botol rusak sehingga menimbulkan kelainan fisik.
3)      Kapsul
a)      Cangkangnya terbuka, kosong rusak atau melekat satu dengan yang
lainnya.
b)      Terjadi perubahan warna baik cangkang ataupun lainnya.
4)      Injeksi
a)      Kebocoran wadah (vial, ampul)
b)      Terdapat partikel untuk sediaan injeksi yang seharusnya jernih sehingga
keruh atau ada partikel asing dalam serbuk untuk injeksi.
c)      Wadah larutan berubah.
5)      Cairan
a)      Menjadi keruh atau timbul endapan
b)      Konsisten berubah
c)      Warna atau bau berubah
d)     Botol-botol plastik rusak atau bocor.
6)      Salep
a)      Konsisten, warana dan bau berubah
b)      Pot/tube rusak atau bocor.
6.    Pendistribusian Obat
Penyaluran atau distribusi adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan antara lain:
  1. Sub unit pelayanan kesehatan di lingkungan kesehatan
  2. Puskesmas pembantu
  3. Puskesmas keliling
  4. Posyandu
  5. Pondok bersalin desa (polindes).
1)   Tujuan :
Memenuhi kebutuhan obat sub unit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja Puskesmas dengan jenis, mutu, jumlah, dan tepat waktu.
2)   Kegiatan
1)   Menentukan frekuensi distribusi
Selain waktu, sisa stok dan jarak sub unit pelayanan kesehatan perlu dipertimbangkan pula dana, tenaga dan sarana yang tersedia di Puskesmas.
2)   Menentukan jumlah dan jenis obat yang diberikan
Jumlah obat yang akan di distribusikan ke sub unit pelayanan kesehatan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
(1)         Pemakaian  rata-rata masing-masing sub unit pelayanan kesehatan
(2)         Sisa stok yang masih ada di sub unit pelayanan kesehatan
(3)         Pola penyakit yang ada, dan
(4)         Kemungkinan  kenaikan kunjungan
3)      Melaksanakan penyerahan obat.
(1)         Distribusi aktif
Pengiriman obat dilakukan oleh gudang Puskesmas.
(2)         Distribusi pasif
Pengambilan obat dilakuakan oleh sub unit pelayanan dan penyerahan
obat harus disertai dengan dokumen penyerahan (LPLPO sub unit)
(Depkes RI, 1997).
7.   Pengendalian obat
Pengendalian persediaan obat adalah suatu kegiatan memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan atau kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar.
  1. Tujuan
Agar tidak terjadi kelebihan dan kekosongan obat pelayanan kesehatan dasar.
Pengendalian obat terdiri dari:
1)      Pengendalian persediaan
Pengendalian persediaan adalah suatu kegiatan untuk memastikan tercapainya sasaran yang diinginkan sesuai dengan strategi dan program yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan/kekosongan obat di unit pelayanan kesehatan dasar.
Untuk melakukan pengendalian persediaan diperlukan pengamatan terhadap stok kerja, stok pengaman, waktu tunggu dan sisa stok. Sedangkan untuk mencapai kebutuhan, perlu diperhitungkan keadaan stok yang seharusnya ada pada waktu kedatangan obat  dalam persediaan maka  perlu diperhatikan hal-hal berikut :
a)      Cantumkan jumlah stok optimum pada kartu stok
b)      Laporkan segera kepada UPOPPK, jika terdapat pemakaian yang melebihi rencana karena keadaaan yang tidak terduga.
c)      Buat laporan sederhana secara berkala kepada Kepala Puskesmas tentang pemakaian obat tertentu yang banyak dan obat lainya yang masih mempunyai persediaan banyak.
Pemeriksaan besar dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan antara kartu stok obat dengan fisik obat, yaitu jumlah setiap jenis obat. Pemeriksaan ini dapat dilakuakn setiap bulan, triwulan, semester atau setahun sekali. Semakin sering pemeriksaan dilakukan, semakin kecil kemungkinan terjadi perbedaan antara fisik obat dan kartu stok.
2)   Pengendalian penggunaan
Tujuan pengendalian penggunaan adalah untuk menjaga kualitas pelayanan obat dan meningkatkan efisiensi pemanfaatan dana obat. Pengendalian penggunaan meliputi prosentase pengunaan antibiotik, prosentase penggunaan injeksi, prosentase rata-rata jumlah R., prosentase penggunaan obat generik kesesuaian dengan pedoman.
3)      Penanganan obat hilang rusak dan kadaluarsa
a)      Penanganan Obat Hilang
Tujuan penanganan obat hilang yaitu sebagai bukti pertanggungjawaban Kepala Puskesmas sehingga diketahui persediaan obat saat itu. Untuk menangani obat hilang, perlu dilakukan langka-langkah sebagai berikut :
(1)         Petugas pengelola obat yang mengetahui kejadian obat hilang segera menyusun daftar jenis obat hilang, serta melaporkan kepada Kepala Puskesmas. Daftar obat hilang tersebut nantinya akan digunakan sebagai lampiran dari Berita Acara Obat Hilang yang diterbitkan Kepala Puskesmas.
(2)            Kepala Puskesmas kemudian memeriksa dan memastikan kejadian tersebut serta menerbitkan berita acara Obat Hilang
(3)            Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kejadian tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, disertai Berita Acara Obat Hilang bersangkutan.
(4)            Petugas pengelola obat selanjutnya mencatat jenis dan jumlah obat yang hilang tersebut pada masing-masing kartu stok.
(5)            Apabila jumlah obat yang tersisa diperhitungkan tidak lagi mencukupi kebutuhan pelayanan, segera dipersiapkan LPLPO untuk mengajukan tambahan obat.
(6)            Apabila hilangnya obat karena pencurian maka dilaporkan kepada kepolisian dengan membuat berita acara.
b)      Penaganan obat rusak/kadaluarsa
Tujuanya untuk melindungi pasien dari efek samping penggunaan obat rusak/kadaluarsa. Jika petugas pengelola obat menemukan obat yang tidak layak pakai (karena rusak/kadaluarsa).
Kegiatan Pengendalian yaitu :
a)      Memperkirakan/menghitung pemakaian rata-rata periode tertentu di Puskesmas dan seluruh unit pelayanan. Jumlah stok ini disebut stok kerja.
b)      Menentukan :
(1)         Stok optimum adalah jumlah stok obat yang diserahkan kepada unit pelayanan agar tidak mengalami kekurangan/kekosongan.
(2)         Stok pengaman adalah jumlah stok yang disediakan untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak terduga, misalnya karena terlambat pengiriman dari UPOPPK.
8.      Pelayanan Obat
Pelayanan obat adalah proses kegiatan yang meliputi aspek teknis dan non teknis yang harus dikerjakan mulai dari menerima resep dokter sampai penyerahan obat kepada pasien. Semua resep yang telah dilayani oleh Puskesmas harus dipelihara dan disimpan minimal tiga tahun dan pada setiap resep harus diberi tanda sebagai berikut:
  1. Umum untuk resep umum
  2. Askes untuk resep yang diterima oleh peserta asuransi kesehatan
  3. Gratis untuk resep yang diberikan kepada pasien yang dibebaskan dari pembiayaan retribusi.
Untuk menjamin keberlangsungan pelayanan obat dan kepentingan pasien maka obat yang ada di Puskesmas tidak dibeda-bedakan lagi sumber anggarannya. Semua obat yang ada di Puskesmas pada dasarnya dapat digunakan melayani semua pasien yang datang ke Puskesmas. Semua jenis obat  yang tersedia di unit-unit pelayanan kesehatan berasal dari berbagai sumber anggaran dapat digunakan untuk melayani semua kategori pengunjung Puskesmas dan Puskesmas pembantu.
1)      Kegiatan pelayanan obat meliputi:
a)      Penataan ruang pelayanan obat
b)      Penyiapan obat
c)      Penyerahan obat
d)     Informasi obat
e)      Etika pelayanan
f)       Daftar perlengkapan peracikan obat.
2)      Penataan ruang pelayanan:
a)      Ruang pelayanan adalah tempat dimana dilaksanakan penerimaan resep, penyiapan obat, peracikan, pengemasan, pemberian etiket dan penyerahan obat. Di ruang tersebut terdapat tempat penyimpanan obat, alat-alat peracikan, penyimpanan, arsip dan tempat pelaksanaan tata usaha obat.
b)      Luas ruang pelayanan berukuran kurang lebih 3x4 meter dan mempunyai penerangan yang cukup.
c)      Tempat penyerahan obat harus mempunyai loket yang memadai untuk komunikasi dengan pasien.
d)     Ruang pelayanan harus terkunci bila ditinggalkan, bila perlu setiap jendela dilengkapi dengan teralis.
e)      Tempat penyimpanan obat :
(1)   Obat disimpan didalam lemari, rak atau kotak-kotak tertentu
(2)   Untuk obat-obat narkotik dan psikotropika hendaknya ditempatkan dalam
lemari yang terkunci
(3)   Tempatkan obat secara terpisah berdasarkan bentuk seperti kapsul, tablet,
sirup, salep, injeksi, dan lain-lain
(4)   Vaksin dan serum ditempatkan dalam lemari pendingin
(5)   Susunan obat berdasarkan alfabetis, dan diterapkan sistem FIFO (First In
                   First Out) atau FEFO (First Expired First Out).
f)       Tempat peracikan :
(1)   Ruangan harus selalu bersih, rapi dan teratur
(2)   Sediakan meja untuk peracikan obat
(3)   Obat-obatan harus terletak rapi pada tempatnya
(4)   Wadah obat harus selalu tertutup rapat dengan baik untuk menghindari
kemungkinan terkontaminasi dan udara lembab
(5)   Wadah obat harus diberi label sesuai dengan obat yang ada didalamnya.
3)      Perlengkapan peralatan peracikan
a)      Mortir dengan stamper, kecil dan sedang
b)      Spatel/sudip untuk membantu mencampur dan membersihkan atau
menghitung tablet atau kapsul
c)      Baki/wadah lain tempat menghitung tablet atau kapsul
d)     Lap/serbet yang bersih masing-masing untuk salep dan serbuk
e)      Kertas pembungkus, kantong plastik dan etiket.
4)      Persiapan obat
a)      Memahami resep
(1)   Baca resep dengan cermat meliputi :
(a)    Nama obat
(b)   Jenis dan bentuk sediaan obat
(c)    Nama dan umur pasien
(d)   Dosis
(e)    Cara pemakaian dan atauran pakai
b)      Apabila tulisan resep tidak jelas tanyakan kepada pembuat resep
c)      Perhatikan dosis obat
d)     Kalau obat yang diminta tidak ada, konsultasikan obat alternatif/pengganti
kepada pembuat resep.
e)      Tata cara menyiapkan obat
(1)Periksa dan baca sekali lagi informasi pada wadah obat
(2)Pakai spatula atau sendok untuk menghitung tablet atau kapsul
(3)Setelah selesai menghitung, kembalikan sisanya ke dalam wadah semula
(4)Bersihkan kembali meja dimana anda kerja.
(5)Kontak  tangan langsung dengan tablet atau kapsul dapat mengakibatkan
terjadinya kontaminasi silang antara obat yang satu dengan yang lainya.
Hal ini dapat berakibat fatal terhadap pasien yang sangat sensitif (alergi)
pada obat tertentu, misalnya penisilin, sulfonamide.
5)      Penyerahan obat
a)      Sebelum obat diserahkan, dilakukan pengecekan terakhir tentang nama pasien, jenis obat, jumlah obat, aturan pakai obat, kemasan dan sebagainya.
b)      Obat yang diberikan melalui loket
c)      Penerima obat dipastikan pasien atau keluarga pasien.
6)      Informasi
Sebab utama mengapa penderita tidak menggunakan obat dengan tepat adalah karena penderita tidak mendapatkan penjelasan yang cukup dari yang memberikan pengobatan atau menyerahkan obat. Oleh karena itu sangatlah penting menyediakan waktu untuk memberikan penyuluhan kepada penderita tentang obat yang di berikan (Depkes RI, 2003).

  1. 9.      Pencatatan dan Pelaporan
Pencatatan dan pelaporan data obat di Puskesmas merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penatalaksanaan obat-obatan secara tertib, baik obat-obatan yang diterima, disimpan, di distribusikan dan digunakan di Puskesmas dan atau unit pelayanan lainnya.
Tujuan :
  1. Bukti bahwa suatu kegiatan yang telah dilakukan
  2. Sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian
  3. Sumber data untuk pembuat laporan.
(Depkes RI,2003).
Sarana yang digunakan untuk pencatatan dan pelaporan obat di Puskesmas adalah Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) dan kartu stok.
1)      Fungsi
a)   Sebagai bukti pengeluaran obat di Unit Pengelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
b)   Sebagai bukti penerimaan obat di Puskesmas
c)   Sebagai surat permintaan/pesanan obat dari Puskesmas kepada Dinas Kesehatan Kab/ Kota
d)  Sebagai bukti penggunaan obat Puskesmas.
2)      Fungsi Kartu stok
a)   Kartu stok digunakan untuk mencatat mutasi obat (penerimaan, pengeluaran, hilang, rusak, kadaluarsa)
b)   Tiap lembaran kartu stok hanya diperuntukkan mencatat data mutasi 1 jenis obat yang berasal dari 1 sumber anggaran.
c)   Tiap baris data hanya diperuntukkan mencatat 1 (satu) kejadian mutasi obat
d)  Data pada kartu stok digunkan untuk menyusun laporan, perencanaan, pengadaan distribusi dan sebagai pembanding terhadap keadaan fisik obat pada tempat penyimpanan (Depkes RI, 2002).
  1. I.       Tugas dan Tanggung Jawab Pengelola Obat di Puskesmas
    1. 1.      Kepala Puskesmas
    2. a.      Tugas
1)                                    Membina petugas pengelola obat
2)      Menyampaikan laporan bulanan pemakaian obat kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
3)      Melaporkan dan mengirimkan kembali semua obat yang rusak/kadaluarsa dan atau obat yang tidak dibutuhkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat
4)      Melaporkan obat hilang kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat
5)      Mengajukan permintaan obat dan perbekalan kesehatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat.
  1. b.      Tanggung Jawab
Pengelolaan dan pencatatan pelaporan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas.
  1. 2.      Kepala Gudang Obat di Puskesmas
  2. a.      Tugas
1)      Penerimaan obat dan perbekalan kesehatan dari Dinas Keshatan Kabupaten/Kota
2)      Pemeriksaan kelengkapan obat dan perbekalan kesehatan
3)      Penyimpanan dan pengaturan obat dan perbekalan kesehatan untuk sub unit pelayanan
4)      Pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan untuk sub unit pelayanan
5)      Pengendalian penggunaan persediaan
6)      Pencatatan dan pelaporan
7)      Menjaga mutu dan keamanan obat dan perbekalan kesehatan
8)      Penyusunan persediaan obat dan perbekalan kesehatan
9)      Permintaan obat dan perbekalan kesehatan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
10)  Penyusunan laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
  1. 3.      Petugas Kamar Obat Puskesmas
  2. a.      Tugas
1)      Menyimpan, memelihara dan mencatat mutasi obat dan perbekalan kesehatan yang dikeluarkan maupun yang diterima oleh kamar obat Puskesmas dalam bentuk buku catatan mutasi obat
2)      Membuat laporan pemakaian dan penerimaan obat dan perbekalan kesehatan
3)      Menyerahkan kembali obat rusak/kadaluarsa kepada petugas gudang obat
4)      Menyerahkan obat sesuai resep ke pasien
5)      Memberikan informasi tentang pemakaian obat dan penyimpanan obat kepada pasien.
  1. 4.      Petugas Kamar Obat Puskesmas
  2. a.      Tugas
1)      Menyimpan, memelihara dan mencatat mutasi obat dan perbekalan kesehatan yang dikeluarkan maupun yang diterimanya
2)      Membuat laporan pemakaian dan mengajukan permintaan obat dan perbekalan kesehatan
3)      Menyerahkan kembali obat rusak/kadaluarsa kepada petugas gudang obat
  1. 5.       Petugas Lapangan Puskesmas Keliling
  2. a.      Tugas
1)      Setiap kali melaksanakan kegiatan lapangan mengajukan permintaan obat yang diperlukan kepada Kepala Puskesmas
2)      Mencatat pemakaian dan sisa obat serta perbekalan kesehatan
3)      Setelah selesai dengan kegiatan lapangannya, segera mengembalikan sisa obat kepada Kepala Puskesmas melalui petugas gudang obat.
  1. 6.      Petugas Lapangan Posyandu
  2. a.      Tugas
1)      Setiap kali melaksanakan kegiatan lapangan mengajukan permintaan obat yang diperlukan kepada Puskesmas
2)      Mencatat pemakaian dan sisa obat serta perbekalan kesehatan
3)      Setelah selesai denagn kegiatan lapangannya, segera mengembalikan sisa obat kepada Kepala Puskesmas melalui petugas gudang obat.
  1. 7.      Petugas Obat Puskesmas Pembantu
  2. a.      Tugas
1)      Menyimpan, memelihara dan mencatat mutasi obat dan perbekalan kesehatan yang dikeluarkan maupun yang diterima oleh Puskesmas dalam bentuk kartu stok/buku
2)      Setiap awal bulan membuat laporan pemakaian dan mengajukan permintaan obat kepada Kepala Puskesmas
3)      Menyerahkan kembali obat rusak/kadaluarsa kepada Kepala Puskesmas melalui petugas gudang obat (Depkes RI, 2001)
DAFTAR PUSTAKA
Anonim. 1992, Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.
Depkes RI. 1996. Pedoman Pengelolaan Obat daerah Tingkat II. Depkes RI: Jakarta
Depkes RI, 1997. Pedoman Penerapan Obat di Puskesmas. Depkes RI. Jakarta.
Depkes RI, 2001, Pedoman Pengelolaan Obat di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI.
Depkes RI 2002. Pedoman Pengelolaan Obat Kabupaten/Kota. Depkes RI. Jakarta
Depkes RI, 2003, Pedoman Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas. Departemen Kesehatan RI. Jakarta.
Depkes RI, 2004, Kepmenkes No. 128 Tahun 2004 Kebijakan Dasar Puskesmas.
Depkes RI, 2006. Pedoman Pelayanan Kefarmasian. Departemen Keshatan RI. Jakarta.
Effendy, Nasrul. 1997. Dasar-Dasar Keperawatan Kesehatan. Edisi 2. Penerbit Buku Kedokteran EGC. Jakarta.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Arsip Blog

Copyright © Article Sharing

Canvas By: Fauzi Blog, Responsive By: Muslim Blog, Seo By: Habib Blog